Peraturan Menteri

No Judul File
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15   Unduh
16   Unduh
17   Unduh
18   Unduh
19   Unduh
20   Unduh
21   Unduh
22   Unduh
23   Unduh
24   Unduh
25   Unduh
26   Unduh
27   Unduh
28   Unduh
29   Unduh
30   Unduh
31   Unduh
32   Unduh
33   Unduh
34   Unduh
35   Unduh
36   Unduh
37   Unduh
38   Unduh
39   Unduh
40   Unduh
41   Unduh
42   Unduh
43   Unduh
44   Unduh
45   Unduh
46   Unduh
47   Unduh
48   Unduh
49   Unduh
50   Unduh
51   Unduh
52   Unduh
53   Unduh
54   Unduh
NoJudulFile
1Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin LokasiUnduh
2Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan KehutananUnduh
3Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin LingkunganUnduh
4Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata RuangUnduh
5Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HidupUnduh
6Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara ElektronikUnduh
7Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara ElektronikUnduh
8Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara ElektronikUnduh
9Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang PerdaganganUnduh
10Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam KoperasiUnduh
11Surat Edaran Menteri Kelautan & Perikanan RI Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 Tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan PerikananUnduh
12Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan KebudayaanUnduh
13Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor KesehatanUnduh
14Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan PerpajakanUnduh
15Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
16Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
17Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
18Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikan Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
19Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
20Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
21Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir
22Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
23Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata
24Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
25Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedurdan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Darat
26Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedurdan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Laut
27Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil
28Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
29Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
30Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
31Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
32Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
33Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang  Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian35
34Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
35Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/IV/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
36Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
37Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
38Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi
39Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian
40Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
41Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
42Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
43Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
44Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
45Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
46Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
47SK MEN Kelautan Perikanan Nomor 543 tentang Perizinan Sektor Kelautan & Perikanan
48Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkes 148 tahun 2010 ttg praktik perawat
49Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan & Praktik Okupasi Terapis
50Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
51Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
52Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan
53Surat KemenPU PR RI Nomor BK0404 – kd / 356 Perihal Konversi Klasifikasi/Subklasifikasi Jasa Konstruksi Ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
54Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun